Kemendikbudristek adalah kementerian yang bertanggung jawab atas pengembangan sektor pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di Indonesia. Kementerian ini memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pengembangan kebudayaan yang kaya dan beragam, serta memajukan riset dan teknologi guna mencapai kemajuan dan daya saing nasional.

Sejarah Kemendikbudristek bermula pada tahun 1945 ketika Indonesia meraih kemerdekaannya. Pada awalnya, pengelolaan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dilakukan oleh beberapa lembaga terpisah. Pendidikan sendiri adalah bidang yang diampu oleh “Kementerian Pengajaran”.

Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1950, pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berfokus pada pengembangan kaum pribumi. Pada periode ini, pendidikan lebih diarahkan sesuai kepentingan kolonial penjajah. Namun, semangat ke-Indonesia-an yang kuat muncul sebagai bagian dari upaya membangun identitas bangsa yang merdeka. Instruksi dari menteri saat itu mendorong semangat perjuangan dengan mewajibkan sekolah untuk mengibarkan bendera merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.

Pada periode ini, organisasi Kementerian Pengajaran yang pertama kali dibentuk masih sederhana. Namun, kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah mulai dilakukan. Ki Hadjar Dewantara menjadi Menteri Pengajaran pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Pada masa Kabinet Syahrir I dan II, sejumlah langkah diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk melanjutkan kebijakan kurikulum berbasis kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan jumlah pengajar.

Era Demokrasi Liberal (1951-1959) ditandai dengan stabilitas politik yang minim dan program-program yang sulit diimplementasikan dengan baik. Selama periode ini, terjadi tujuh pergantian kabinet. Kebijakan pendidikan pada masa ini masih melanjutkan kebijakan dari periode sebelumnya. UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 menjadi landasan hukum formal di bidang pendidikan.

Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dimulai setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer. Pada masa ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan seperti konfrontasi dengan Belanda terkait Irian Barat dan peristiwa G30S/PKI. Kabinet Kerja I mengubah status kementerian menjadi menteri muda, termasuk menteri muda yang mengurusi pendidikan. Pada masa Orde Baru (1966-1998), kebijakan pendidikan cukup beragam, termasuk penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, perbaikan ejaan Bahasa Indonesia, kuliah kerja nyata (KKN), dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang pesat.

Era Reformasi (1998-2011) dimulai setelah jatuhnya Orde Baru. Pada era ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Reformasi undang-undang pendidikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Beberapa kebijakan penting dalam era ini meliputi Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan perubahan status IKIP menjadi universitas.

Sejak tahun 2011 hingga saat ini, pendidikan di Indonesia berada dalam era pemerintahan yang dipimpin oleh berbagai menteri. Beberapa perubahan terjadi, termasuk perubahan kembali nama departemen menjadi kementerian, dikembalikannya bidang kebudayaan pada Kementerian Pendidikan, serta penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021. Pada 2019, Nadiem Anwar Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Maju.