(Samarinda, Itjen Kemendikbudristek) – Sebanyak 368 sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP di Kota Samarinda telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal ini menjadi bukti bahwa implementasi Merdeka Belajar di kota ini menunjukkan hasil menggembirakan. Keberhasilan ini tak lepas dari kontribusi semua pihak yang terlibat dalam wilayah ini untuk mensukseskan implementasi Kurikulum Merdeka.

Rusmadi Wongso, Wakil Walikota Samarinda, menyambut baik kunjungan Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM) yang bertujuan untuk mengukur implementasi Kurikulum Merdeka. Pertemuan tersebut dilakukan pada hari Selasa (13/6/2023) di Kantor Balai Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Rusmadi menyatakan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dan dirinya secara pribadi mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Sebagai seorang yang berlatar belakang pendidikan, ia percaya bahwa sekolah harus menjadi tempat yang sehat, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Kebijakan Merdeka Belajar sesuai dengan visi Kota Samarinda dalam membangun peradaban kota melalui perubahan ke arah kemajuan, dengan misi menciptakan warga kota yang religius, unggul, dan berbudaya.

“Hasil pendidikan seharusnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang terefleksikan dalam diri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai komitmen untuk mendukung sektor pendidikan, Pemerintah Kota mendorong pengadaan sarana dan prasarana sekolah,” ungkap Rusmadi.

Sebagai Wakil Walikota, Rusmadi secara rutin mengunjungi sekolah untuk memantau fasilitas pembelajaran. Ia mengutamakan kebersihan toilet sebagai indikator pertama. Jika toilet sudah bersih, kemungkinan tempat lain di sekolah juga bersih. Selain itu, jika masih ada banyak sampah di sekolah, berarti kesadaran hidup bersih dan sehat belum berjalan dengan baik.

Rusmadi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman bagi anak-anak. Saat ini, orang tua siswa sangat mendukung pengadaan fasilitas belajar bagi anak-anak mereka.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, Pemerintah Kota Samarinda terus mensosialisasikan pentingnya menerapkan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila. Banyak sekolah di Kota Samarinda yang sudah mengadopsi praktik baik seperti Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), salah satu inovasi dalam Kurikulum Merdeka, yang melibatkan penggunaan barang-barang bekas dan promosi seni dan budaya lokal.

Rusmadi menekankan pentingnya interaksi antara generasi muda dengan masyarakat sekitar. Melalui Kurikulum Merdeka, orang tua dan sekolah dapat bekerja sama dengan komunitas sekitar untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang menerapkan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila.

Selain Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Kota Samarinda juga mendukung program pengangkatan Guru Penggerak sebagai kepala sekolah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021. Dalam jenjang SD, sudah ada 11 kepala sekolah yang berasal dari Guru Penggerak di Kota Samarinda. Total Guru Penggerak di Provinsi Kaltim mencapai 421 orang.

Asli Nuryadin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, mengungkapkan bahwa kompetensi Guru Penggerak telah teruji dalam mengelola pembelajaran. Ia yakin bahwa sekolah yang unggul adalah yang mampu menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif sehingga lulusannya memiliki kompetensi dan karakter yang lebih baik. Nuryadin menyatakan bahwa kebutuhan mendesak dalam sektor pendidikan saat ini adalah program Guru Penggerak, yang mendorong guru lain untuk meningkatkan kompetensinya dalam teknologi informasi.

“Dengan melihat prospek karir yang baik sebagai Guru Penggerak, semakin banyak guru yang termotivasi untuk mengikuti program ini. Nuryadin percaya bahwa Guru Penggerak dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka kepada guru dan sekolah lain,” ujar Nuryadin.

Kunjungan Tim Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah ke Samarinda adalah bagian dari gerakan untuk mendukung dan mempercepat implementasi Kurikulum Merdeka serta memeriahkan Festival Kurikulum Merdeka. Kegiatan ini melibatkan satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, sebagai bentuk dukungan bagi sekolah-sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Selain itu, melalui kunjungan ini, Ditjen Paudasmen juga melakukan advokasi dengan seluruh ekosistem pendidikan di daerah untuk mengatasi krisis pembelajaran melalui implementasi Kurikulum Merdeka.