(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemendikbudristek. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan bersama antara Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Jumat (21/10).

Dijelaskan Ateh, BPKP melakukan pengawasan terhadap peningkatan mutu, pemerataan aksesibilitas pendidikan, dan pelaksanaan program vokasi. “Kami siap mengawal upaya peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan serta efisiensi program yang dilaksanakan Kemendikbudristek,” ujar Ateh.

Terlebih ia menilai, nota kesepahaman ini menjadi momentum menegaskan kembali komitmen dalam mewujudkan pemerataan aksesibilitas juga kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. “Dengan begitu diharapkan akan memperkuat sinergi dan kolaborasi yang telah kita bangun bersama sehingga tata kelola serta akuntabilitas di lingkungan Kemendikbudristek semakin terjaga,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Nadiem mengatakan selama tiga tahun terakhir pihaknya telah melakukan transformasi masif dan substansi pada sistem pendidikan Indonesia yang terangkum dalam program Merdeka Belajar.

Oleh karenanya, guna menjaga kelangsungan Merdeka Belajar sekaligus memastikan semua program diaplikasikan secara optimal, Kemendikbudristek berkomitmen ikut serta dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

“Penting bagi kami berkolaborasi dengan BPKP untuk mengawal setiap inisiatif di bawah payung kebijakan Merdeka Belajar,” ujar Menteri Nadiem.

Dalam Agenda Prioritas Pengawasan 2022, terang Mendikbudristek, sektor pendidikan menjadi tema pertama dari Reformasi Pembangunan sumber daya manusia (SDM). “Ada lima poin dalam proses pembangunan SDM yang menjadi fokus BPKP, yaitu kebijakan peningkatan kualitas pendidikan nasional, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), penguatan pendidikan, serta pelatihan vokasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, pengawalan BPKP akan menjadi babak baru dari perjalanan transformasi pendidikan Indonesia dan membuka jalan perbaikan tata kelola Kemendikbudristek dalam melahirkan berbagai inisiatif gerakan Merdeka Belajar di masa mendatang.

“Melalui sinergi dan kolaborasi, mari menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan cita-cita Merdeka Belajar,” ajak Mendikbudristek.