(Tangerang, Itjen Kemendikbudristek) – Hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 dan 2022 atau Rapor Pendidikan 2022 dan 2023 menunjukkan, sebanyak 24,4 % peserta didik mengalami berbagai jenis perundungan. Selain itu, anak-anak saat ini juga masih terancam menjadi korban perundungan fisik, verbal, relasional, ataupun daring (cyberbullying). Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam video sambutannya pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Roots Anti Perundungan Angkatan VII yang digelar hibrida di Tangerang, Kamis (20/07/2023).

Mendikbudristek menegaskan bahwa miskonsepsi yang menganggap perundungan sebagai cara untuk memperkuat mental peserta didik adalah sama sekali tidak benar. Pendidikan karakter seharusnya tidak melibatkan kekerasan yang dapat menyebabkan anak-anak merasa takut dan trauma.

Dalam rangka mengatasi kondisi tersebut, Mendikbudristek mengajak semua pemangku kepentingan untuk terus melanjutkan program Roots Anti Perundungan di jenjang SMP, SMA, dan SMK yang telah berjalan sejak tahun 2021. “Tahun 2023, program Roots Anti Perundungan tidak hanya akan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada fasilitator guru, tetapi juga akan memastikan implementasi program ini di setiap satuan pendidikan,” ujar Mendikbudristek

Sejak tahun 2021, Program Roots telah melatih lebih dari 3.500 fasilitator guru dari lebih dari 1.800 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 10.000 fasilitator guru dari lebih dari 5.000 satuan pendidikan pada tahun 2022. Di tahun ini, target kepesertaan Roots adalah melibatkan 2.750 satuan pendidikan yang sebelumnya belum mengikuti Bimtek.

Mendikbudristek menegaskan bahwa pada tahun ini, selain memperluas gerakan Roots, fokus juga akan diberikan pada pengawasan dan implementasi yang tepat, agar tujuan utama dari program ini dapat tercapai.

Program Roots Anti Perundungan bertujuan untuk memperkuat peran serta tenaga pendidik dan peserta didik dalam mencegah kekerasan di satuan pendidikan. “Melalui Bimtek, tenaga pendidik akan ditingkatkan kapasitasnya dalam membantu peserta didik menjadi agen perubahan dalam pencegahan perundungan,” ucap Mendikbudristek.

Berdasarkan data dari Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek, setelah mengikuti Bimtek, 79,66 persen tenaga pendidik setuju bahwa hubungan antarwarga di satuan pendidikan menjadi lebih positif. Lebih dari itu, hampir semua peserta didik merasa termotivasi untuk melaporkan kejadian perundungan di sekitar mereka.

Beberapa satuan pendidikan juga telah mengadaptasi Roots sebagai ekstrakurikuler yang berkelanjutan (16,55 persen), dan 32,41 persen satuan pendidikan telah membuat prosedur pelaporan kekerasan (termasuk perundungan) yang ramah bagi peserta didik.

Dalam rangka memastikan implementasi program Roots Anti Perundungan, Kemendikbudristek bekerja sama dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, serta fasilitator nasional (fasnas).

Seluruh pihak, termasuk Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat dan Analis Pengembangan Kompetensi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk mendukung dan mengawal implementasi program Roots Anti Perundungan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki aplikasi “Stopper” sebagai sistem pelaporan terintegrasi untuk mengatasi perundungan di lingkungan pendidikan.

Fasilitator nasional juga memiliki peran penting dalam mengawal program ini. Setelah mengikuti Bimtek, mereka tetap berkomunikasi melalui grup WhatsApp dengan para fasilitator guru untuk membagikan praktik baik dan saling memotivasi dalam menerapkan program anti perundungan di satuan pendidikan masing-masing.