(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) dan Direktorat SMA Ditjen Pauddikdasmen, melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas dalam penanganan kekerasan di satuan pendidikan untuk Regional 1. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai provinsi, seperti Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, Banten, dan lainnya, dengan format hybrid yang memadukan metode daring dan luring.

Kepala Pusat Penguatan Karakter, Rusprita Putri Utami, menekankan pentingnya program ini di tengah meningkatnya isu kekerasan di sekolah. Menurut data, 36% peserta didik berpotensi mengalami perundungan dan 34% berisiko mengalami kekerasan seksual. “Modul penanganan kekerasan yang kami rancang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para Satgas dan TPPK dalam mengatasi masalah ini secara efektif,” ujarnya.

Kemendikbudristek berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan optimal peserta didik. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan di sekolah, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Kekerasan di sekolah mengancam perkembangan peserta didik, baik akademis maupun psikologis. Oleh karena itu, penanganan kekerasan menjadi prioritas utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman. Saat ini, lebih dari 93% TPPK telah terbentuk di seluruh Indonesia, dan pelatihan ini melibatkan tidak hanya TPPK dan Satgas, tetapi juga Sekolah dan Guru Penggerak.

Peserta pelatihan mengungkapkan harapan agar pengetahuan yang diperoleh dapat diimplementasikan di sekolah mereka, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Pelatihan ini juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yang dilakukan di berbagai region, dengan sesi selanjutnya dijadwalkan untuk berlangsung di Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, diharapkan penanganan kekerasan di sekolah dapat dilakukan secara tepat dan sesuai pedoman yang ada, memastikan pendidikan di Indonesia bebas dari kekerasan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.