Jakarta, (Itjen Kemdikbudristek) – Kementerian Keuangan Pemerintah Bangladesh mengadakan kunjungan kerja ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dalam rangkaian kunjungannya di Indonesia pada Kamis, (12/05/2022). Program rangkaian kunjungan kerja yang bertemakan “Strength Public Finance Management Program to Enable Service Delivery” ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan mendapat gambaran atas praktik audit internal di Inspektorat Jenderal yang akan membantu para delegasi untuk mentransformasikan pengetahuan tersebut ke dalam sistem di negaranya.

Pada sesi hari keempat , topik utama yang diusung adalah mengenai pembentukan audit internal dan pelajaran terkait penguatan pelayanan, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, Auditor Utama Itjen Kemdikbudristek, Maralus Panggabean memberikan paparan terkait pengawasan terhadap pelayanan pendidikan.

Anggaran pendidikan Indonesia menjadi salah satu poin yang dipaparkan oleh Maralus. Ia menyebutkan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari APBN (Rp542,83T/37.433 Miliar USD). Dari anggaran tersebut, digunakan untuk beberapa program pendidikan di Indonesia, seperti Digitalisasi Pendidikan dan Belanja Media yang memakan anggaran sebesar Rp31,8 Miliar; Kampus Merdeka Rp403 Miliar; Peningkatan Vokasi Rp29,3 Miliar; dan program lainnya.

Maralus dalam kesempatan ini juga menjelaskan dan mengenalkan jajaran dan fungsi dari masing-masing Inspektorat dalam mengawasi unit utama yang ada di Kemdikbudristek.

Kabirul Ezdani Khan, selaku kepala delegasi Pemerintah Bangladesh, mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas diskusi yang baik. Membuat delegasi Bangladesh memahami bahwa auditor tidak hanya bertindak sebagai unit pengawasan, tetapi juga aktif berfungsi sebagai unit konsultasi dan katalisator. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Bangladesh untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang manajemen keuangan negara, khususnya fungsi audit internal pada sektor publik, guna mewujudkan implementasi pengawasan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel terhadap pengelolaan anggaran negara, serta meningkatkan hubungan persahabatan yang terjalin antara Indonesia dan Bangladesh.