Efektifitas Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Kota-Kota Besar
September 25, 2021 2021-09-25 9:53Efektifitas Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Kota-Kota Besar

Dirjen Paud Dikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri, dalam Silaturahmi Merdeka Belajar Episode 6 tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Kesiapan Pemerintah Daerah di Tengah Pandemi pada Kamis, (9/9). (Tangkap Layar : YouTube KEMENDIKBUD RI)
Jakarta, (Itjen Kemendikbudristek) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengadakan Silaturahmi Merdeka Belajar episode 6 dengan membahas tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Kesiapan Pemerintah Daerah di Tengah Pandemi melalui siaran langsung YouTube KEMENDIKBUD RI. Dalam Webinar tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen Paud Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri menjelaskan tentang efektifitas Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di kota-kota besar Indonesia dan juga antisipasi masalah yang dihadapi sekolah.
Jumeri, menjelaskan bahwa provinsi dan kabupaten/kota di level 2 dan 3 yang telah memberikan izin untuk membuka Pembelajaran Tatap Muka Terbatas mencapai 90% dari total sekolah yang ada. Terdapat 490.217 sekolah dari 540.000 atau 91% yang sudah diperbolehkan untuk membuka PTM Terbatas, tetapi sampai saat ini kecepatan daerah dalam membuka PTM Terbatas masih bervariasi dari satu daerah ke daerah lain.
“Secara umum yang tertinggi pelaksanaan PTM Terbatasnya ada di Provinsi Aceh sebanyak 81%, yang terendah di provinsi DKI Jakarta 6%, jadi perkiraan rata-rata yang sudah melaksanakan PTM Terbatas dari daerah-daerah yang sudah diizinkan itu sekitar 50%. Jadi untuk kota-kota besar, yang paling tinggi untuk PTMnya itu ada kota Batam sudah 44%, kemudian beberapa kota lain ada Tanggerang Selatan sudah 41%, dan itu bervariasi dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain,” jelas Jumeri perihal efektifitas PTM Terbatas di kota-kota besar pada Kamis, (9/9).
Selanjutnya, Jumeri menjelaskan masalah yang dihadapi sekolah di berbagai tingkat pendidikan. Ia menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki dinamika yang berbeda-beda, dan secara umum terdapat 64% yang belum buka karena belum diizinkan oleh daerahnya untuk gugus COVID-19 setempat. Selain dari itu, sebagian besar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) masih belum mendapatkan vaksin menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi sekolah dalam mewujudkan PTM Terbatas.
Jumeri juga mengatakan bahwa ia merasa bahagia karena Pemerintah dan Masyarakat sudah memiliki satu frekuensi untuk menjalankan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, “Saya bahagia sebenarnya karena antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, orang tua, peserta didik, guru, dan masyarakat umum sudah satu frekuensi, mbak. Bahwa kita berkepentingan untuk bisa segera membuka pembelajaran tatap muka terbatas ini untuk merelaksasi anak-anak kita, menolong anak-anak kita dari resiko-resiko turunnya capaian belajar dan psikologis yang dihadapi anak-anak kita,” jelasnya.
Satu frekuensi dalam mewujudkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pun tak lepas dari kontribusi Tim Vaksinasi COVID-19. Siti Nadia Tarmizi selaku Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 pun menjelaskan tentang apa saja yang telah dilakukan oleh Tim Vaksinasi COVID-19 untuk turut menyukseskan PTM Terbatas.
Siti menjelaskan bahwa kontribusi dari Tim Vaksinasi COVID-19 adalah memberikan prioritas vaksinasi kepada PTK. Diketahui bawa sejak April, Pendidik dan Tenaga Pendidik menjadi sasaran vaksinasi di awal dibandingkan masyarakat umum.
“Ini tentunya walaupun disampaikan Pak DirJen masih banyak yang belum mendapatkan vaksinasi, ini kembali selalu kami ingatkan kepada dinas kesehatan untuk segera melakukan koordinasi untuk memberikan vaksinasi tentunya prioritas ya selain kepada lansia yang cakupannya masih rendah, dan juga kepada PTK ini tentunya dalam rangka menunjang upaya kita bersama dalam pembukaan pembelajaran tatap muka ini. Tentunya ini yang sudah kita lakukan dan sudah kita dorong ke dinas kesehatan untuk kemudian melakukan koordinasi ini secara berjenjang dari kabupaten/kota sampai dengan tingkat provinsi,” jelas Siti.
Terakhir, berhubungan dengan sekolah yang telah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di daerah. Wahid Wahyudi selaku Kasidik Provinsi Jawa Timur pun ikut menjelaskan seberapa persen sekolah yang telah dibuka di Provinsi Jawa Timur.
“Alhamdulillah, di Jawa Timur ini kebetulan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi itu adalah SMA, SMK, dan SLB. Jumlah SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur itu mencapai 4.730 lembaga, dari 4.730 lembaga itu yang sudah melaksanakan PTM Terbatas itu 3.944 jadi kalau dihitung lembaganya itu sudah 96,83% melakukan PTM Terbatas. Begitu juga siswanya, total keseluruhan mencapai 1.226.536 siswa SMA, SMK, dan SLB, yang sudah melakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sejumlah 1.185.781 siswa atau 96,68%, tapi ini dilakukan secara shift dimana sesuai dengan inmendagri perkelas maksimal 50%, di Jawa Timur total yang sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka per-shiftnya adalah 48,34%,” tutur Wahid.