Jakarta, (Itjen Kemdikbudristek) – Arahan, visi dan misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan juga kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa dengan arahan yaitu penyederhanaan regulasi dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) lalu dilanjut dengan pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi yang dibalut dengan penyederhanaan birokrasi. Hal ini disampaikan Auditor Utama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Maralus Panggabean saat mendapatkan kunjungan dari delegasi pemerintah Bangladesh, pada hari Kamis (12/3). Penyampaian materi dari Maralus yang mewakili Itjen Kemdikbudristek berfokus pada tema “Oversight of Education Service Delivery”.

Dalam kesempatan ini,  Maralus menyampaikan  bahwa Indonesia merupakan Negara berpulau dan memiliki penduduk yang beragam,dengan pertumbuhan remaja yang cukup pesat. Anggaran pendidikan pemerintah kita saat ini menyentuh 20%. Selaras untuk pembangunan SDM dalam arahan Presiden Joko Widodo untuk tahun 2020-2024.

Paparan Maralus dilanjutkan dengan 7 agenda pengembangan yang di fokuskan pada 4 agenda:

• Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
• SDM berkualitas dan berdaya saing ;
• Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
• Insfrastuktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.

Dengan pembagian  20% dari APBN yang diberikan sekitar 542,83 triliun untuk dana pendidikan yang dibagikan ke beberapa sector, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengelola sebesar Rp 72,99 triliun, dan membiayai  beberapa program pembiayaan pendidikan yaitu siswa penerima ADEM, layanan SILN, Program Indonesia Pintar, aneka tunjangan guru non PNS ( termasuk TPG), KIP-K, ADIK, beasiswa unggulan, dan lain lain. Lalu ada digitalisasi pendidikan dan belanja negara, peningkatan kualitas kurikulum, asesmen nasional, dan penjamin mutu satuan pendidikan, sekolah penggerak, guru penggerak, peningkatan kompetensi Guru, lalu dilanjut dengan merdeka belajar.  Program-program inilah yang menjadi sasaran pengawasan dari Itjen Kemdikbudristek.