(Mamuju, Itjen Kemendikbudristek) – Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyelenggarakan Workshop Sosialisasi Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyebarkan informasi tentang Kurikulum Merdeka ke seluruh Indonesia, agar dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua elemen ekosistem pendidikan. Sosialisasi terbaru ini diadakan di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Dalam sambutannya, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Puskurjar, Zulfikri Anas, menyatakan bahwa implementasi kurikulum sebelumnya belum sepenuhnya membebaskan guru dan peserta didik. Menurutnya, para pendidik sering kali terkendala oleh waktu dan tenaga yang terpakai untuk menyelesaikan materi dan administrasi yang rumit.

“Kurikulum Merdeka saat ini berfokus pada penyederhanaan materi dan administrasi, sehingga para guru dapat lebih fokus mendampingi anak-anak,” ujarnya dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 100 orang, terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan perwakilan unit pelaksana teknis (UPT) di sekitar Sulbar pada Minggu (23/07/2023).

Dengan adanya Kurikulum Merdeka, para pendidik dapat mengenali karakteristik dan potensi masing-masing anak. Contohnya, dalam hal kemampuan literasi, dengan lebih banyak waktu yang diberikan kepada guru untuk berinteraksi dengan peserta didik, anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam literasi dapat lebih terbantu dalam proses belajar membaca. Zulfikri menambahkan bahwa guru yang mampu membina hubungan emosional dengan peserta didiknya mampu memotivasi mereka untuk berperilaku lebih baik. “Anak-anak yang sebelumnya nakal dan malas dapat berubah menjadi lebih rajin,” ucapnya dengan penuh optimisme.

Selanjutnya, Kapuskurjar menjelaskan bahwa Kemendikburistek berkomitmen untuk menyusun kurikulum yang ideal, sehingga guru dan peserta didik dapat menjalani proses pembelajaran dengan lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. “Kami tidak memaksakan guru-guru untuk menyelesaikan target pembelajaran dalam satu tahun, melainkan memberikan waktu hingga dua tahun untuk mencapai fase A. Beberapa pencapaian bisa diselesaikan dalam satu tahun, namun umumnya butuh dua hingga tiga tahun untuk mencapai fase yang ditargetkan,” terangnya.

Ia memberikan contoh, untuk mengajarkan anak-anak membaca, terutama bagi yang sama sekali belum mengenal huruf saat pertama kali masuk sekolah, para guru diberikan waktu dua tahun untuk melatih anak-anak tersebut sampai mereka mampu membaca. “Kita tidak boleh menyalahkan kekurangan anak. Tidak pula kita harus mengejar target pembelajaran 100 persen tanpa mempertimbangkan keterbatasan riil anak yang mungkin belum sepenuhnya menguasai materi pelajaran. Karena itu akan menjadi tanggung jawab kita terhadap generasi penerus bangsa di masa depan,” tegas Zulfikri.

Kurikulum Merdeka didesain untuk membantu guru dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak secara objektif, sesuai dengan target pembelajaran yang relevan, tanpa memberikan beban berlebihan pada anak. Kurikulum Merdeka yang saat ini dikembangkan memberi panduan kepada anak-anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Anak-anak tidak dipaksa untuk belajar materi baru jika mereka belum sepenuhnya menguasai materi sebelumnya. “Karena jika dipaksakan, itu akan memberikan beban pada anak. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana menyelamatkan anak dengan memperbaiki kemampuan mereka secara riil, bukan dengan sekadar menaikkan angka pencapaian,” jelasnya.

“Dengan Kurikulum Merdeka, anak-anak diberdayakan sejak awal. Berbagai masalah yang mereka alami dapat diketahui dari awal. Mengapa anak ini malas, atau mengapa anak itu belum bisa membaca. Jika masalah-masalah ini sudah diketahui sejak awal, kita dapat memberikan pendampingan yang tepat dan harapannya tidak ada anak yang tertinggal dalam pencapaian kemampuannya pada akhir tahun,” terang Zulfikri.

Kapuskurjar berharap, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan dengan baik di berbagai daerah sehingga dapat membebaskan anak-anak dari berbagai bentuk keterbelakangan, kebodohan, kemalasan, dan perilaku buruk lainnya. “Konsisten dengan pesan Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang memerdekakan manusia secara lahir dan batin, agar manusia sejajar dengan yang lain. Kurikulum Merdeka bukanlah kurikulum yang sembarangan, melainkan kurikulum yang memerdekakan anak-anak dari berbagai bentuk keterbelakangan,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkaru, menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan jawaban dan solusi untuk kebutuhan zaman. “Ini merupakan langkah awal, dan semoga kurikulum ini terus berkembang dan semakin baik,” katanya.

Ratih meyakini bahwa kurikulum ini sudah mengakomodir perubahan zaman dan membantu siswa, guru, dan kepala sekolah dalam menggali potensi serta beradaptasi menghadapi perubahan zaman yang cepat. “Saya yakin pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan, serta menjadi cara untuk meningkatkan derajat kehidupan kita dan keluarga,” ucapnya.

Oleh karena itu, Ratih menekankan bahwa pilar utama pendidikan adalah guru dan kepala sekolah. Ia mengapresiasi kerja keras para guru yang telah berjuang untuk meningkatkan mutu pendidikan demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. “Saya sangat menghargai kesabaran para guru dalam mendidik anak-anak dengan berbagai karakter uniknya. Dengan Kurikulum Merdeka, saya yakin beban para guru dan kepala sekolah dapat menjadi lebih ringan dalam menggali potensi unik anak-anak ini,” ungkapnya.

Ratih menyadari bahwa terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas tidak terlepas dari peran seluruh ekosistem pendidikan, termasuk orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen pendidikan untuk bersatu padu dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu pencapaian yang disebutkan olehnya sebagai hasil kerjasama yang baik dari semua pihak di Sulbar adalah keberhasilan dalam memperjuangkan bantuan beasiswa melalui program Kartu Indonesia Pintar yang telah mencapai lebih dari 200 ribu penerima manfaat di enam kabupaten di Sulbar.

“Saya mengajak masyarakat untuk turut serta membangun dunia pendidikan dengan memberikan masukan, keluhan, atau permasalahan yang ada di daerah, terutama terkait pengembangan kurikulum yang ideal dan kesejahteraan para guru kita. Semoga apa yang kita perjuangkan bersama dapat terus memberikan manfaat bagi rakyat di masa depan,” tutupnya.