Jakarta, (Itjen Kemdikbudristek) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah meluncurkan Merdeka Belajar episode 16 beberapa waktu lalu. Episode ini menitikberatkan pada peningkatan pendanaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.

Koordinator Perencanaan Program dan Penganggaran, Seditjen PAUD Dikdasmen, Nandana Aditya Bahswara menyampaikan pendapatnya dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar, bertajuk “Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan” pada Kamis, (10/3).

Kemdikbudristek bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam transformasi pada kebijakan tersebut. Sehingga nantinya, kata Nandana, kebijakan pendanaan ini diharapkan lebih akuntabel, mempermudah dalam proses administrasi, dan berkeadilan.

Kebijakan BOP kali ini akan membedakan satuan biaya antardaerah, dengan perhitungan yang berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) tiap kabupaten/ kota.

Lebih lanjut, Nandana menjelaskan, adanya upaya salur langsung yang mempercepat dan mempermudah satuan pendidikan ketika menerima anggaran BOP. Menurutnya, hal tersebut dapat menunjang proses pembelajaran menjadi lebih efisien nantinya.

“Jadi, dengan melakukan penyaluran langsung maka satuan-satuan pendidikan dapat menerima anggaran BOP dengan tepat waktu. Sehingga uang tersebut dapat cepat digunakan untuk membantu proses pembelajaran,” jelasnya.

Selain itu, penggunaan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan akan menyesuaikan kebutuhan pada setiap satuan pendidikan. Artinya, penyaluran dana nantinya memiliki nilai yang berbeda melihat karakteristik di masing-masing daerah.

“Fleksibilitas itu adalah bagaimana satuan pendidikan bisa menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhannya sehingga harapannya bisa tercipta inovasi, kreativitas, dan proses pembelajaran membaik,” ujarnya.

Kepala PAUD Terpadu Negeri 1 Samarinda, Rolita Juraini, memberi apresiasinya pada kebijakan akselerasi dan peningkatan nilai BOP. Menurutnya, kebijakan ini mempermudah dan membantu setiap daerah yang memiliki beragam kebutuhan.

“Contohnya Daerah Mahakam Ulu, itu ada peningkatan sampai 60 persen. Teman-teman di sana memang butuh sekali untuk operasional sekolah dan transportasi. Jadi alhamdulillah sekali, kebijakan Kemdikbudristek ini sangat membantu teman-teman di lapangan. Kita bisa mengalokasikannya dengan fleksibel,” pungkas Rolita.