(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) – Hasil seleksi akhir PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 telah diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ pada Jumat, (14/04/2023). Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam keterangannya menyampaikan ucapan selamat kepada 250.432 guru yang lulus seleksi pascamasa sanggah. Dengan demikian, total guru honorer yang telah lolos semenjak tes seleksi dilaksanakan pada 2021 adalah sebesar 544.292 orang guru. Menteri Nadiem juga menyampaikan harapannya bahwa berita baik ini dapat mendorong semangat bagi para guru untuk mengabdi dan memberikan layanan terbaik bagi pendidikan di Indonesia.

“Dari hati yang terdalam, saya sangat bangga terhadap guru-guru honorer yang tak pernah patah semangat dan turut berbahagia untuk 250.432 guru yang diumumkan lulus pascamasa sanggah. Selamat kepada Ibu dan Bapak guru semua. Semoga dengan diterimanya menjadi ASN PPPK, semangat Ibu dan Bapak bertambah untuk pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia,” ungkap Menteri Nadiem di Jakarta pada Jumat (14/4/2023).

Tidak lupa, Mendikbudristek juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengawal dan bekerja keras membantu proses seleksi sejak awal hingga pengumuman.

“Kita mengetahui bahwa banyak sekali pihak yang ikhlas berdedikasi dan telah mengawal proses seleksi ini sampai selesai. Untuk itu saya ucapkan apresiasi yang tak terhingga, khususnya KemenPANRB sebagai ketua pengarah dan BKN sebagai ketua tim seleksi, serta Komisi X DPR RI dan para pimpinan daerah yang telah secara proaktif mendorong pemenuhan formasi guru di daerahnya,” katanya.

Sejak 2019, Kemendikbudristek terus berupaya menuntaskan permasalahan guru honorer yang telah berlangsung menahun. Beberapa perubahan positif yang dicapai melalui rekrutmen guru ASN PPPK antara lain adalah:  Adanya perubahan status guru dari honorer ke ASN PPPK sehingga membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi; Kedua, perubahan status tersebut akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi; Ketiga, memberikan solusi kebutuhan guru di daerah.

Terobosan untuk permasalahan guru yang sudah dilakukan Kemendikbudristek antara lain: penyediaan ratusan ribu formasi guru ASN PPPK yang berarti penyediaan gaji oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat fokus pada pemenuhan kebutuhan guru; kesempatan tiga kali seleksi yang tidak berbayar bagi para guru honorer; materi pembelajaran gratis untuk para guru honorer mempersiapkan diri mengikuti tes; serta sejumlah kebijakan afirmatif untuk memudahkan guru honorer mendapatkan skor yang cukup agar dapat lulus menjadi ASN PPPK.

Terkait seleksi guru ASN PPPK tahun 2023, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa ada lebih dari 600 ribu kuota yang tersedia. “Kuncinya ada pada pemerintah daerah. Kami sangat berharap pemerintah daerah dapat mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin,” tegas Dirjen GTK.  Nunuk memastikan, komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru tidak akan pernah surut, untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik.