(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) – Dalam rangka memperluas pengembangan dan pembinaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan Diseminasi Program Prioritas Bidang Kebahasaan dan Kesastraan di Medan, Sabtu (1/4/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, dinas pendidikan, unit pelaksana teknis Kemendikbudristek, pengawas, kepala sekolah, guru, praktisi pendidikan, dosen, dan pegiat literasi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempertajam strategi implementasi program prioritas bidang kebahasaan dan kesastraan agar berjalan dengan efektif hingga ke daerah.

Sekretaris Badan Bahasa, Hafidz Muksin dalam kesempatan ini menjabarkan program prioritas Kemendikbudristek bidang kebahasaan dan kesastraan. Setidaknya tiga aspek menjadi fokus BPP Bahasa dalam transformasi kebijakan kebahasaan, yaitu Literasi kebahasaan dan kesastraan; Pelindungan bahasa dan sastra daerah; dan  Internasionalisasi Bahasa Indonesia.

Literasi kebahasaan dan kesastraan adalah satu titik fokus utama, terutama setelah hasil Asesmen Nasional (AN) 2021 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami darurat literasi di mana 50% peserta didik sampel belum mencapai kompetensi minimum literasi.  Hasil AN 2021 ini selaras dengan hasil PISA dalam 20 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa skor literasi membaca peserta didik di Indonesia masih rendah dan belum berubah secara signifikan.

Untuk mengatasi hal ini, Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Lebih dari 15 juta  eksemplar buku dikirim untuk lebih dari 20 ribu PAUD dan SD yang paling membutuhkan di daerah 3T. Diharapkan dengan hal ini, kemampuan rata-rata literasi masyarakat meningkat.

Hafidz mengatakan, dibutuhkan kunci keberhasilan berupa pelatihan dan pendampingan bagi kepala sekolah, guru, dan pustakawan agar mereka mampu mengelola serta memanfaatkan buku bacaan untuk meningkatkan minat baca serta kemampuan literasi siswa.

Fokus kedua adalah pelindungan bahasa dan sastra daerah. Bahasa dan sastra daerah pada suatu titik akan mengalami kepunahan bila tidak ada lagi pemuda bangsa yang berminat menjadi penutur asli atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-sehari. Berkaitan dengan itu, Hafidz menyebutkan berbagai aktivitas yang telah dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, di antaranya pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

“Revitalisasi  merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan. Revitalisasi juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa meraka serta mengarusutamakan keragaman bahasa ke dalam semua agenda pembangunan,” ungkap Hafidz.

Untuk mendukung revitalisasi Bahasa daerah, Kemendikbudristek telah meluncurkan program Merdeka Belajar Episode-17. Tercatat sebanyak 39 bahasa daerah di 157 kabupaten pada 13 provinsi telah mendapat program revitalisasi sepanjang 2022. Program tersebut melibatkan 104.112 guru dan kepala sekolah yang telah mengimbaskan kepada 2.905.311 siswa SD dan SMP sebagai penutur asli muda. Pada tahun 2023 ini, rencananya akan dilakukan revitalisasi sebanyak 71 bahasa daerah di 25 provinsi.

Fokus ketiga adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah mengupayakan Bahasa Indonesia menjadi salah satu Bahasa Internasional. Upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek yaitu dengan penyelenggaraan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang tersebar di 50 negara di dunia dengan jumlah yang tidak kurang dari 470 penyelenggara program BIPA. Kemendikbudristek juga mengirimkan para pengajar BIPA untuk bertugas di luar negeri.

Hafidz melanjutkan, Bahasa Indonesia sudah diusulkan untuk digunakan sebagai Bahasa resmi General Conference UNESCO. “Mei mendatang usulan tersebut akan dibahas dalam sidang Dewan Eksekutif UNESCO guna pembahasan final di bulan November 2023,” pungkasnya.